Kunker di Wakatobi, Wamendag Jerry Sambuaga Tinjau Pasar Marina dan SRG Liya Mawi
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
“Ini akan mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha terkait serta meningkatkan keberadaan sumber bahan baku berkualitas dari komoditas petani yang disimpan di gudang,” tutur Rabia.
Rabia berharap pemerintah daerah dapat mendukung implementasi SRG di daerah masing-masing melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan SRG, dukungan infrastruktur, pembentukan kelembagaan SRG, serta koordinasi aktif antarpemangku kepentingan dalam SRG.
Dia mengatakan, peran serta pemerintah daerah sangatlah penting dalam menjalankan SRG. Pasalnya, pemerintah daerah bisa menjadi fasilitator untuk mencari pihak-pihak yang bersedia menjadi pengelola gudang SRG. Adapun, pengelola gudang SRG bisa berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi ataupun perusahaan swasta yang berbadan hukum.
“Pemerintah daerah juga bisa menjadi jembatan bagi pengelola gudang SRG untuk mencari pembeli tetap bagi komoditas yang diresigudangkan di daerahnya. Hal itu dibutuhkan agar kontinuitas sistem dalam SRG dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Adapun, dalam Undang-Undang No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang terdapat 17 komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan dan pala.
Di sisi lain, kendala yang dihadapi pemeritah dalam optimalisasi SRG a.l. ketersediaan kualitas sumber daya manusia pengelola gudag SRG, jarak antara lembaga penilai kesesuaian (LPK) yang berjauhan dengan gudang SRG dan lembaga pembiayaan di daerah yang belum memahami konsep.
“Ini yang perlu diperhatikan dan dipikirkan bersama,” tutup Rabia.