Kabar Golkar

Menko Luhut: Membangun Infrastruktur Tidak Mudah, Perlu Keseriusan Dan Kerja Keras

Oleh · · Kabar Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan/Net
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan/Net

kabargolkar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinat pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. Dalam rakor tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake.

Sebagai informasi, rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Simalungun, Bupati Toba, Walikota Medan, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Deli Serdang, Bupati Asahan, dan lain-lain

Dalam rapat ini, dibahas tentang enam usulan pembangunan infrastruktur. Pertama, harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Pembangunan infrastruktur itu tidak mudah, tetapi memerlukan keseriusan dan kerja keras, ini sudah bermasalah sejak lama sehingga diperlukan keseragaman harga gas agar seluruh tenant dapat memperoleh harga yang sama dan meningkatkan nilai kompetitif kawasan," kata Menko Luhut lewat keterangan persnya, Kamis (25/3).

Selain itu, diperlukan pula percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, kereta api, dan pelabuhan Kuala Tanjung.

"Gas seharga enam dolar sudah berlaku di Sei Mangkei berdasarkan rekomendasi industri dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Kedua, Kawasan Industri Kuala Tanjung seluas 1.128 hektar memerlukan pemberian insentif berupa kemudahan pengelolaan pasokan energi, limbah, dan air; ketersediaan dan kualitas prasarana transportasi; kemudahan perizinan investor; dan kebijakan tarif kompetitif dalam penyediaan gas industri Kuala Tanjung.