Kabar Golkar

Menko Airlangga Sebut Pemerintah Buka Skema Perdagangan Emisi Karbon PLTU Batu Bara

Oleh · · Kabar Kabinet

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: kompas)
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: kompas)

Cap adalah batas emisi gas rumah kaca yang ditetapkan oleh pemerintah atau administrator program, trademerupakan perdagangan selisih tingkat emisi gas rumah kaca terhadap cap, dan offset berupa penggunaan kredit karbon dari kegiatan aksi mitigasi di luar lingkup Emission Trading Sistem (ETS) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Nilai batas emisi gas rumah kaca ditetapkan pemerintah berdasarkan intensitas emisi karbon ratarata tertimbang pada tahun 2019. Sedangkan kompensasi yang diberikan berdasarkan selisih tingkat emisi gas rumah kaca terhadap nilai cap.

Unit PLTU yang berada di atas nilai cap disebut mengalami defisit emisi, sehingga mereka harus membeli emisi karena melakukan offset. Melalui skema tersebut pemerintah akan melakukan verifikasi dan monitoring terhadap pembangkit-pembangkit listrik batu bara, sehingga perdagangan karbon bisa digunakan sebagai capaian Nationally Determined Contribution (NDC) di Indonesia.

Deputi Perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia Sophie Kemkhadze mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia atas komitmen melakukan transisi energi untuk mencapai mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

"UNPD mendukung Pemerintah Indonesia melalui berbagai program terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan ini adalah untuk mencapai target reduksi emisi global, efisiensi energi sektor penerangan, mendukung ekosistem, mendorong pembangunan lokal dan ekonomi hijau, serta pengembangan berbagai skema keuangan inovatif," kata Sophie Kemkhadze.