Menko Airlangga Sebut Proses Penyusunan UU Ciptaker Sesuai Mekanisme
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
Menko Airlangga meminta agar masyarakat yang merasa perlu mendapat penjelasan lebih lanjut ataupun merasa tidak puas dengan aturan sapu jagat itu dapat menggugatnya melalui uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kendati demikian, kata dia, unjuk rasa merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam konstitusi, namun masyarakat perlu juga memperhatikan keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.
"Tentunya kita penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan Covid-19," ujar dia.
Sebagai informasi, draf final UU Ciptaker menimbulkan masalah. jumlah halaman draf yang beredar berubah-ubah, mulai dari 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman dan 1.035 halaman. Terakhir draf yang diserahkan ke pemerintah berjumlah 812 halaman.
Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut jumlah halaman draf UU Ciptaker menjadi 812 halaman. Perubahan terjadi karena perubahan format kertas yang digunakan.