Luhut: Ekspor Kayu Harus Dilengkapi SVLK

Dorong IKM 

Nani Hendiarti menegaskan, perluasan ukuran penampang kayu secara ekonomi bisa meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu hutan alam dan mendorong peningkatan produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA). Itu juga bisa mendorong ketersediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah atau usaha kecil dan menengah (IKM/UKM) berupa produk kayu gergajian dari 33% menjadi 45%. 

"Namun pengawasan dan pengendalian memang perlu penyempurnaan sistem dan pelaksanaan di lapangan perlu ditingkatkan," tuturnya. 

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dalam rakor mengatakan, pihaknya mengusulkan pemberlakukan SVLK bersifat mandatori pada industri pengolahan kayu hulu dan bersifat voluntary (sukarela) pada industri pengolahan kayu hilir. 

“Kami akan mencari solusi atas prosedur dan biaya pengurusan yang panjang dan mahal,” ucap dia. 

Namun untuk perluasan ukuran penampang kayu, Menperin khawatir apabila ukuran penampang terlalu besar dan jenis kayunya diperbanyak akan mengganggu ketersediaan bahan baku dan daya saing industri hilir. 

Mudah dan Murah 

Di sisi lain, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendroyono mengemukakan, pihaknya akan membuat aturan pelaksanaan SVLK yang mudah dan murah serta insentif untuk industri IKM/UKM. Menurut dia, untuk ekspor dengan dukungan V-legal tetap ada. Alhasil, yang akan memverifikasi adalah pemerintah, bukan lagi lembaga-lembaga yang selama ini banyak memakan biaya. 

"Jadi, di permen (peraturan menteri)-nya nanti kami menjamin IKM tidak ada masalah untuk ekspor, khususnya ke Tiongkok dan Korea. Kami bertanggung jawab terhadap IKM," tandas Bambang. [investordaily]