Imbas Perbudakan di Kapal China, Luhut Akan Perketat Aturan ABK dan Buruh Migran

“Pemerintah akan terus dorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan awak kapal tanpa melalui prosedur yang berlaku, juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penyusunan perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan pemilik kapal, sehingga tidak ada klausul yang merugikan,” ujar Jodi.

Untuk dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di kapal asing, pemerintah sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Langkah itu mulai berjalan dengan menyelidiki beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang tidak berizin.

Rapat juga sepakat untuk mempercepat proses harmonisasi RPP Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. RPP ini akan mensinergikan tugas dan kewenangan pada masing-masing kementerian dan lembaga terkait. RPP ini nantinya mengatur mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. [kumparan]