Henry Indraguna: Wacana Sistem Proporsional Tertutup Langkah Mundur Demokrasi, Ibarat Pilih Kucing Dalam Karung

Pengebiran Hak Rakyat

Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini tak memungkiri bahwa sistem proporsional terbuka yang selama ini telah ditetapkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya telah berekses kepada biaya politik yang terlampau tinggi.

Selain karena persaingan antar-caleg dan antarpartai, justru di dalam partai sendiri persaingan lebih keras lagi. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang.

"Padahal politik uang tidak berasal dari sistem pemilu, tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri," jelas Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Menurut Henry, akan sangat relatif jika bicara politik biaya tinggi. Tergantung siapa caleg dan daerah pemilihannya (Dapil), serta campaign financing system.

"Apalagi, sekarang bisa menggunakan medsos secara gratis. Jadi biaya kampanye bisa ditekan dan tidak harus politik dikonotasikan menguras biaya sangat tinggi," ungkap Henry.

Yang jelas, kata dia, sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat.

"Kalaupun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biarpun dapat nomor urut 1. Tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat dan manfaat yang diperoleh rakyat," tutur Henry.

Ini yang berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Seseorang bisa terpilih dan terpilih kembali, walau kinerjanya sebagai wakil rakyat tidak jelas.

"Selama dia dekat dengan pimpinan partai, dia bisa terus dapat nomor urut 1, dan kemungkinan besar bisa terpilih kembali," bebernya.

Kalau itu terjadi, yang akan tampil di DPR RI dan DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten adalah para elit partai dan orang-orang yang jago cari muka (carmuk) kepada pimpinan partai.

"Mereka bukanlah wakil rakyat yang sejati. Kalau benar kita kembali ke sistem proporsional tertutup, itu adalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Ibarat kucing dalam karung, rakyat disuguhkan untuk memilih wakil rakyat yang tidak dikenal," ketusnya.

Politisi Golkar yang intens membina Dapil Jateng V meliputi Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten ini mengajak masyarakat untuk tetap menghendaki menggunakan sistem proporsional terbuka, yang tetap memberikan peluang bagi rakyat untuk memilih langsung wakilnya.

"Janganlah hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya dikebiri, dengan mundur ke sistem proporsional tertutup," tegas Henry.

Seperti diketahui sistem proporsional tertutup ini pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat atau calon legislator. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik.

"Dalam sistem tersebut, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu. Sehingga calon yang menempati urutan di atas dalam daftar ini cenderung selalu mendapat kursi di parlemen," ungkap Henry.