Kembali Menguasai Rumah Banjar! Golkar Tetap Perkasa di Kalimantan Selatan

Mendapat kursi terbanyak kedua di “Rumah Banjar”, tentu saja NasDem mendapat jatah unsur pimpinan. Ini yang pertama kali bagi NasDem setelah beberapa kali pemilu. “Alhamdulillah, target 10 kursi di DPRD Kalsel tercapai. Ini sesuai dengan yang kami proyeksikan,” sebut Rozani.

Jika di DPRD Kalsel dikuasai Golkar, bagaimana dengan pertarungan kursi Senayan? Golkar meraih dua dari enam kursi tersedia di Dapil Kalsel 1, yang meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.

Dua kursi itu diraih Bambang Heri Purnama dan Sandi Fitrian Noor. Bambang memperoleh 161.985 suara, sedangkan Sandi mendapat sebanyak 106.724 suara. Empat kursi yang lain masing-masing diperoleh Habib Aboe Bakar Al Habsyi (PKS) sebanyak 80.688 suara, Rifqinizamy Karsayuda (NasDem) dengan perolehan sebanyak 66.744 suara, Pangeran Khairul Saleh (PAN) sebanyak 66.198 suara, dan Muhammad Rofiqi (Gerindra) sebanyak 42.577 suara.

PAN juga merebut dua kursi di dapil 2 yang meliputi wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Di dapil ini hanya lima kursi yang diperebutkan. Dua caleg PAN yang lolos ke Senayan itu adalah Endang Agustina dan Sudian Noor. Suara yang diperoleh Endang terbilang sangat tinggi, jumlahnya sebanyak 116.266 suara. Sedangkan Sudian meraih sebanyak 103.365 suara.

Sementara tiga kursi Senayan diperoleh Hasnuryadi Sulaiman (Golkar) dengan perolehan sebanyak 73.489 suara, Mariana (Gerindra) sebanyak 56.949 suara, dan Rahmat Trianto (NasDem) sebanyak 52.476 suara.

Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa mengatakan hasil pleno rekapitulasi provinsi selanjutnya akan dibawa ke rapat pleno tingkat nasional. “Akan kami serahkan hasil ini, termasuk catatan kejadian khusus,” katanya, usai rapat pleno, Jumat (8/3) dini hari.

Penetapan caleg terpilih hasil pemilu dilaksanakan 20 Maret mendatang. KPU RI memberi batas waktu selama 3 hari jika ada yang menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK).