Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Cek Endra Beri Penjelasan Perihal Usulan Nama Nama Cakada 2024

"Ada aturan dan mekanisme. Biasanya dibentuk tim penjaringan. Dibuka pendaftaran dulu. Kemudian ada penugasan. Lalu kita lihat surveinya. Nanti DPD yang memutuskan baru diusulkan ke DPP," kata pria yang akrab disapa Cemen ini.

Jadi, kata dia, untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilkada itu tidak sembarangan. 

"Di lihat track record, bagaimana kemungkinan menang. Itu digodok di tim penjaringan. Hasil usulan dari tim penjaringan diplenokan di DPD untuk diusulkan ke DPP," sebutnya.

Dia melihat pengusulan nama-nama calon yang akan diusung Golkar dalam Pilkada ini hanya berdasarkan keinginan Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra saja.

"Melihat usulan ini, suka-suka hatinya saja atau abal-abal, seenaknya perutnya saja," ungkapnya.

Jadi banyak sekali tahapan yang harus dilewati sebelum sampai ke DPP. "Tidak ujug-ujug seperti ini. Tiba-tiba ada. Darimana tolak ukurnya, tingkat ketepilihan nama yang diusulkan itu apa," katanya.

Dia juga mengkritisi kepemimpinan Cek Endra di DPD I Golkar Provinsi Jambi. Menurut dia, memimpin sebuah partai ada aturannnya. 

"Jadi memimpin partai itu jangan Ugal-ugalan seperti bawa metromini. Ini partai besar, bukan partai gurem yang baru kemarin muncul. Di partai ini banyak regulasinya," tegasnya. 

Selain itu, dia juga menyoroti nama Zumi Zola yang juga diusulkan sebagai calon gubernur Jambi. Padahal, kata dia, masyarakat tahu jika Zumi Zola adalah mantan terpidana dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.

"Apalagi mengusulkan Zumi Zola, masa idahnya saja belum habis. Masa pencabutan hak politiknya saja belum habis kok diusulkan. Ini ada apa. Hak politiknya untuk dipilih kan dicabut sesuai keputusan hakim," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPD I Golkar Provinsi Jambi, Faisal Alwi mengatakan, dalam menentukan calon yang akan diusung emestinya tidak begitu.

"Karena ada mekanismenya yang sesuai dengan AD/ART, petunjuk pelaksanaan dan atau peraturan organisasi. Saya sebagai anggota tim sinkronisasi pilpres, pileg dan pemilukada tidak mengetahui usulan itu," sebutnya.