Kabar Golkar

Tidak Mendidik Rakyat, Golkar Surabaya Minta Akhiri Politik "Melodramatik" Jelang Pilpres 2024

Oleh · · Kabar Daerah

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. (Photo: ANTARA/HO-Golkar Surabaya)
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. (Photo: ANTARA/HO-Golkar Surabaya)

kabargolkar.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Surabaya meminta politik "melodramatik" disudahi menjelang pelaksanaan Pilpres 2024 karena tidak mencerahkan rakyat Indonesia.

"Pemilu hanyalah sarana estafet kepemimpinan nasional, tapi tujuan Nasional tetap tidak akan berubah. Mari sambut pemilu dengan riang gembira, siapapun yang terpilih adalah anak bangsa terbaik dari yang baik," kata Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Kamis.

Menurutnya, ada yang menarik dalam sepekan terakhir pasca-Partai Golkar dan PAN membangun kerja sama politik dengan Partai Gerindra dan PKB mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal Calon Presiden (Capres) RI tahun 2024.

Seketika, kata dia, narasi dibangun seolah olah kerja sama partai politik ini ditujukan untuk mengkeroyok salah satu bakal calon capres.

"Upaya-upaya cipta kondisi tersebut sah-sah saja di era demokrasi terbuka seperti saat ini, namun sudah tidak relevan," ujar Toni panggilan akrabnya.

Toni mengatakan, presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang telah disepakati oleh seluruh partai politik pemilik kursi di Senayan yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan konsensus bersama, bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusung oleh gabungan partai politik sekurang-kurangnya 20 persen suara nasional.

"Untuk itu, diperlukan kerangka kerja sama koalisi antarpartai. Bahwa kemudian ada satu partai yang bisa mengusung sendiri alias memiliki golden ticket itu hak yang didapat atas hasil pemilu sebelumnya, hak yang diperoleh berkat perjuangan dan kerja keras," ujar anggota DPRD Surabaya itu.

Jadi, lanjut dia, kerangka kerja sama gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto adalah kerja sama politik untuk memenangkan hati rakyat Indonesia agar capres dan cawapres yang diusung bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Untuk itu, Toni berharap hal itu jangan dipakai sebagai sarana untuk membangkitkan nostalgia masa lalu seolah menjadi calon yang dizalimi.