Konsolidasi Partai Golkar Kebumen, Bamsoet Minta Kader Bersabar Terkait Koalisi

"Kita dapat belajar dari referensi global bahwa pada masanya Uni Soviet dan Yugoslavia adalah representasi negara besar dan maju di kawasan Eropa Timur. Namun kegagalan dalam membangun semangat kebersamaan, dan kelalaian dalam merawat soliditas ikatan kebangsaan telah menyebabkan kedua negara besar tersebut terpecah-belah dan tercerai-berai," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Umum FKPPI serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saat ini kita sedang dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang muncul dari faktor internal maupun eksternal, antara lain : (1) melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa; (2) kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat; (3) de-moralisasi generasi muda bangsa; (4) potensi konflik horisontal di tengah kontestasi politik; dan (5) ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global.

Tantangan kebangsaan yang paling rawan hari ini adalah, masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Hingga September 2022, tingkat kemiskinan di negara kita tercatat sebesar 9,57 persen. Artinya, masih ada sekitar 26,36 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada periode yang sama, angka ketimpangan distribusi pendapatan atau dikenal dengan istilah rasio gini, tercatat sebesar 0,381, atau masih di bawah target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 sebesar 0,374.
Sebagai data pembanding, World In-equality Report tahun 2022 mencatat bahwa meskipun tingkat kekayaan masyarakat Indonesia meningkat signifikan sejak tahun 1999, namun tingkat ketimpangan kekayaan masih cenderung stagnan. Rasio kesenjangan pendapatan pada tahun 2021 berada di level 1 banding 19. Artinya, jumlah penduduk terkaya memiliki pendapatan rata-rata 19 kali lipat lebih tinggi dari jumlah penduduk termiskin.

"Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja, karena jika merujuk pada survei Litbang KOMPAS, bahwa 19,2 persen terjadinya aksi radikalisme di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi," jelas Bamsoet.