Legislator Golkar DPRD Minahasa Utara Komitmen Akan Kawal Penggunan Uang Rakyat

Kabargolkar.com - Ketua Partai Golkar Minahasa Utara (Minut) Edwin Nelwan, membuktikan komitmennya untuk mengawal penggunaan uang rakyat selama ia duduk sebagai Anggota DPRD Minut.

Sosok Edwin Nelwan yang tegas menjalankan aturan, serta kerap mengkritisi pemanfaatan APBD Minut yang kerap offside, adalah satu dari sekian figur yang jarang ditemukan di DPRD Minut.

Ketegasan Edwin, juga terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Minut tentang mendengarkan Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang Keempat Tahun 2023 yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung Tumatenden, Rabu, (10/5/2023).

Dengan raut wajah kecewa, ia meminta agar penggunaan APBD digunakan secara akurat yaitu dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat, yang diserap selama tahapan reses, tentunya sesuai skala prioritas.

“Reses yang kami lakukan ini jangan jadikan formalitas, dikarenakan reses yang dilakukan menggunakan uang rakyat itu banyak. Sehingga penggunaan APBD harus akurat,” tegas Edwin di hadapan peserta rapat, yaitu Ketua DPRD Minut Denny Lolong, Sekretaris Daerah (Sekda) Novly Wowiling, anggota DPRD dan pejabat Pemkab Minut.

Kekecewaan Edwin Nelwan bermula sejak agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Minut yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Musrenbang yang dihadiri top eksekutif lengkap, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), Anggota DPRD Sulut, dan Anggota DPRD Minut itu, tidak memberi ruang bagi legislatif untuk berpendapat.

Ia lantas memilih walk out karena beberapa kali mengajukan interupsi, namun tidak didengar.

“Kualitas APBD ditentukan oleh kualitas instrumen yang membentuknya, salah satunya adalah Musrenbang dan reses yang merupakan penentu kegiatan yang akurat serta alokasi dana yang proporsional. Tapi kenapa anggota DPRD justru tidak diberi ruang untuk berpendapat?” keluh Edwin Nelwan.

Kali ini, dalam agenda Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang Keempat Tahun 2023, Ketua Fraksi Golkar itu meminta agar penyusunan APBD 2024 benar-benar akurat.