Pengurus Golkar Ogan Ilir Soroti Soal Dana Bantuan Parpol

kabargolkar.com - Sepertinya persoalan internal Partai Golkar Ogan Ilir, belum menerima pencairan dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2022 lalu dari Pemkab Ogan Ilir, melalui Badan Kesantuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), akan terus bergulir dan dipertanyakan. 

Bahkan posisi Pemkab Ogan Ilir saat ini justru yang pegang “Bola Panas”. Karena DPD II Partai Golkar Ogan Ilir kembali melayangkan suratnya ke Pemkab Ogan Ilir untuk kedua kalinya, meminta klarifikasi mengenai tidak dibayarkannya dana bantuan keuangan untuk Partai Golkar Ogan Ilir, yang nilainya Rp 193.206.000, atau kurang lebih Rp 200 juta. 

“Kami sudah melayangkan surat untuk kedua kalinya kepada Pemkab Ogan Ilir, untuk meminta klarifikasi alasan belum dibayarkannya dana bantuan keuangan untuk partai Golkar Ogan Ilir,’’kata Ketua DPD II Partai Golkar Ogan Ilir,Ir H Endang PU Ishak MSi, yang didampingi Ketua Hariannya, Irwan Noviatra SH dan petinggi Golkar lainnya seperti Ir H Aspar Muchtar MM, di sekretariat Partai Golkar Ogan Ilir, Rabu, 18 Januari 2023. 

Menurut H Endang PU Ishak, meski surat yang dilayangkan tersebut, tidak ada deadlinenya, namun pihaknya tetap berharap akan dibalas atau dijawab secepatnya oleh Pemkab Ogan Ilir.

’’Kita tunggu niat baik dari pihak Pemkab Ogan Ilir, untuk memberikan klarifikasi,’’kata H Endang. 

H Endang PU Ishak menyebutkan, dengan tidak dicairkannya pembayaran dana bantuan keuangan untuk Partainya, jelas ini sebuah pelecehan dan pengangkangan yang dilakukan Pemkab Ogan Ilir terhadap Partai Golkar.

’’Persoalan ini bukan dengan H Endang PU Ishak selaku Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir, tapi ini sudah menyangkut marwah Partai Golkar secara nasional,’’ tegas H Endang PU Ishak. 

Sebab menurutnya, sejak dari awal dalam proses untuk pencairan dana bantuan keuangan untuk Partai Golkar, pihaknya telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang jelas, beberapa persyaratan yang diminta dan dibutuhkan, telah dipenuhi. 

“Tapi faktanya, ketika sudah ada perintah pencairan, tiba-tiba batal dicairkan, dengan alasan ada sanggahan dari Fraksi di DPRD Ogan Ilir yang meminta Pemkab Ogan Ilir menunda untuk dilakukan pencairan,’’ lanjut Ir H Endang.