KPU Sosialisasi Rancangan Daerah Pemilu 2024, Golkar Dorong 4 Dapil di Parepare

“Saya pikir sangat proposional itu, tidak ada yang terlalu banyak dan sedang,” kata Awing.

Peserta perwakilan dari PKS mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika Dapil dilakukan pemekaran. Ia menganggap ini hanya persoalan waktu saja.

“Kalau memang agak panjang persiapan, lebih baik kita fokus ke-3 Dapil. Berikutnya baru kita siap siaga jika ada pemekaran,” ujarnya.

Sementara itu, M Asram Jaya mengatakan, beberapa hal yang terkait penataan daerah pemilihan ini, telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

“Dari jumlah penduduk di Kota Parepare itu dilihat berapa alokasi kursi, dari situ akan ditetapkan bilangan pembagi penduduknya. Nah, dari bilangan pembagi penduduknya itu akan menjadi dasar untuk menetapkan berapa jumlah kursi setiap Dapil,” jelas Asram Jaya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk penataan Dapil lebih jauh itu menggunakan 7 prinsip, yaitu, 1. Kesetaraan nilai suara; 2. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; 3. Proporsionalitas; 4. Integralitas wilayah; 5. Berada pada cakupan wilayah yang sama; 6. Kohesivitas; dan 7. Kesinambungan. Juga akan dilakukan dalam uji publik, di mana ini dilihat keterwakilan publik yang melibatkan segmentasi mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok pemuda.

Terkait pemekaran Dapil di Parepare, Asram Jaya mengatakan, semua usulan masyarakat akan diformulasi, beberapa pertemuan sampai pada uji publik, di uji publik itu diharapkan ada kesepahaman atau kesepakatan bersama, itu yang akan menjadi draf finalnya. “Jika sudah ada draf finalnya akan disampaikan secara berjenjang ke KPU provinsi sampai ke KPU RI,” ujarnya.