Kabar Golkar

Kader Golkar Langkat Solid Mendukung Kepentingan Rakyat

Oleh · · Kabar Daerah

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Edi Surahman Sinuraya, saat memimpin rapat evaluasi partai di kantor DPD Golkar Langkat, Stabat, Minggu (14/8).  (Photo: sopian/sumut pos)
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Edi Surahman Sinuraya, saat memimpin rapat evaluasi partai di kantor DPD Golkar Langkat, Stabat, Minggu (14/8). (Photo: sopian/sumut pos)

kabargolkar.com - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD-Partai Golkar) Sumut dan DPD Golkar Langkat, mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Kami Partai Golkar Sumut, fraksi Golkar DPRD Sumut dan Langkat, sangat mendukung pembangunan yang dilaksanakan Pemprovsu di seluruh wilayah di Sumut ini,” kata Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Edi Surahman Sinuraya, saat memimpin rapat evaluasi partai di kantor DPD Golkar Langkat, Stabat, Minggu (14/8).

Edi Surahman yang juga menjabat Plt Ketua DPD Golkar Langkat ini, mengaku, pihaknya sangat apresiasi atas pembangunan yang dilaksanakan Pemprovsu di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut.

Hanya saja, ucap Edi Surahman, haruslah sesuai prosedur dan proses pengganggaran yang benar.

Penganggaran yang benar, dimaksudkannya, setiap anggaran untuk pembangunan yang dialokasikan pemerintah, harus terlebih dahulu dibahas di badan anggaran (Banggar) antara tim banggar legislatif dan eksekutif.

“Apapun itu, kalau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku, tentu sangat kita dukung,” sahutnya.

Masih Edi Surahman, dalam menjalankan pengelolaan anggaran yang baik, pihaknya mengacu pada surat yang dikirim Inspektorat Jendral Kemendagri Nomor 910/1208/IJ tentang penjelasan penggunaan alokasi anggaran tahun jamak untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam surat itu, terangnya, ada empat (4) poin yang harus dipedomani, yaitu;

1. Bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak ditetapkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

2. Tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah.

3. Kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan prioritas nasional dan kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun jamak itu sendiri.