Perkuat Konsolidasi, Partai Golkar Banda Aceh Terus Kebut Pelaksanaan Muscam
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Daerah
kabargolkar.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Banda Aceh terus mengejar target pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk memilih Pimpinan Kecamatan (PK) definitif.
Ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh, Sabri Badruddin saat dihubungi AJNN mengatakan bahwa saat ini, dari sembilan PK yang ada di Kota Banda Aceh, empat PK sudah melaksanakan Muscam, sedang yang lainnya akan segera menggelar kegiatan yang sama.
"Hari ini, ada dua kegiatan Muscam yang kita laksanakan yaitu untuk PK Ulee Kareng dan Syiah Kuala," ujar Sabri Badruddin, Minggu (12/6/2022) di Banda Aceh.
Karena ada beberapa PK yang tidak aktif atau vakum maka pihak DPD II kota Banda Aceh menurut Sabri menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menyiapkan pelaksanaan Muscam.
Seperti contoh di Kecamatan Ulee Kareng, yang menjabat sebagai adalah Plt Afdhal Khalilulah dan untuk Syiah Kuala dijabat oleh Sayuti M Nur.
Pelaksanaan Muscam yang berlangsung hari ini di kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala berlangsung sukses. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula kantor camat setempat.
Muscam dihadiri pimpinan Gampong yang mempunyai hak suara.
"Untuk kecamatan Ulee Kareng terpilih sebagai ketua PK yaitu Ikhsan Maulana. Sedangkan untuk Kecamatan Syiah Kuala terpilih, Fajar Sidik. Pemilihan sendiri berlangsung secara musyawarah mufakat," ujar Sabri.
Kecamatan yang sudah melaksanakan Muscam yaitu Kuta Raja, Kuta Alam, Ulee Kareng dan Syiah Kuala. Sedangkan PK yang belum melaksanakan Muscam yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata dan Baiturrahman.
Penunjukan Ketua PK Golkar di Kota Banda Aceh menurut Sabri juga sudah sesuai dengan AD/ART partai, Sabri menyampaikan bahwa Muscam ini sengaja tidak dilaksanakan secara serentak untuk menghindari kerumunan dan sejumlah pertimbangan lainnya.
"Kita ingin menuntaskan konsolidasi sampai kepada tingkat paling bawah," ujar Sabri Badruddin.
Pria yang saat ini duduk sebagai anggota legislatif di DPRK Banda Aceh tersebut mengatakan bahwa pihaknya sangat serius menyelesaikan persoalan kepungurusan dari mulai tingkat Kabupaten/kota, Kecamatan hingga Desa.