Politisi Golkar DPRD DKI Minta Pemprov Tegur dan Cabut Izin Perusahaan yang Beroperasi saat PSBB

7. Sektor perhotelan. 

8. Sektor konstruksi. 

9. Sektor industri strategis. 

10. Sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. 

11. Sektor kebutuhan sehari-hari, seperti ritel, warung, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan warga juga tetap beroperasi. 

Namun, belakangan diketahui ada sekitar 200 perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi selama PSBB diterapkan. Rata-rata perusahaan yang diberi izin adalah perusahaan manufaktur besar yang seharusnya tutup saat PSBB. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Andri Yansyah pun tidak mengerti alasan Kemenperin menerbitkan izin untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Sebab, Kemenperin tidak berkoordinasi dengan Pemprov DKI saat menerbitkan izin itu. 

Andri meminta Kemenperin mengevaluasi izin perusahaan-perusahaan tersebut. 

"Saya bersurat kepada Kementerian untuk melakukan evaluasi," tutur Andri. [kompas]